masukkan script iklan disini
Pernyataan Pangdam I Bukit Barisan Soal Deforestasi Dikritik: Data Menunjukkan Kerusakan Hutan Nyata Terjadi di Sumatera Utara
Medan — Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I Bukit Barisan Mayor Jenderal Rio Firdianto menyampaikan klaim bahwa pihaknya “tidak menemukan sama sekali penggundulan hutan” di Sumatera Utara. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia meninjau lokasi banjir bandang dan tanah longsor dengan helikopter pada Sabtu, 29 November 2025. Ia menyebut penyebab utama bencana adalah hujan deras yang terjadi berhari-hari sehingga tanah menjadi jenuh dan longsor.
Namun, pernyataan itu menuai sorotan publik dan aktivis lingkungan. Berdasarkan data Global Forest Watch, Sumatera Utara kehilangan **8,1 ribu hektare hutan alam pada tahun 2024**. Hilangnya tutupan hutan tercatat konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, organisasi lingkungan WALHI menyebut **setidaknya 1,4 juta hektare hutan** di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat hilang sejak 2016 akibat izin korporasi sektor tambang, perkebunan sawit, dan proyek infrastruktur. Hilangnya tutupan hutan tersebut memperburuk kerentanan ekologis kawasan hulu sungai.
Pakar kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada juga menegaskan bahwa **kerusakan ekosistem hulu** menjadi faktor utama yang memperparah banjir bandang dan longsor besar di Sumatera pada akhir November 2025. Deforestasi menyebabkan tanah kehilangan daya serap air sehingga hujan ekstrem langsung berubah menjadi aliran permukaan yang menyebabkan meluapnya sungai dan runtuhnya lereng.
Investigasi yang dilakukan setelah bencana pun mengarahkan perhatian pada aktivitas perusahaan di kawasan sensitif — termasuk Batang Toru — yang diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya longsor besar. Pemberitaan media internasional dan nasional menyoroti adanya penebangan kayu dan pembukaan lahan yang mempercepat kerusakan lingkungan di daerah terdampak.
Aktivis lingkungan menilai bahwa sikap pejabat yang menafikan fakta deforestasi dapat menghambat upaya mitigasi jangka panjang dan berpotensi mengulang bencana serupa di masa depan. Mereka mendesak pemerintah untuk mengungkap data izin perusahaan dan pertanggungjawaban para pelaku usaha yang beroperasi di kawasan hulu sungai dan kawasan rawan bencana.
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera pada penghujung November 2025 telah menimbulkan dampak luas bagi warga di sejumlah kabupaten. Para ahli menegaskan bahwa kombinasi **hujan ekstrem dan rusaknya hutan** menjadi “bom masalah ekologis” yang akan terus mengancam bila tidak segera dilakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
---
