Dugaan Kuat Kerusakan Hutan dan Bencana Lingkungan di Sumatera Utara Berkaitan dengan Aktivitas Konsesi Perusahaan

masukkan script iklan disini

 

Dugaan Kuat Kerusakan Hutan dan Bencana Lingkungan di Sumatera Utara Berkaitan dengan Aktivitas Konsesi Perusahaan

Sumatera Utara – 

Bencana lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, ditandai dengan rusaknya kawasan hutan secara masif, pembukaan lahan besar-besaran, serta dampak langsung terhadap permukiman warga, memunculkan pertanyaan serius mengenai tata kelola izin kehutanan dan perkebunan di provinsi ini.

Berdasarkan data penguasaan kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara (sebagaimana tercantum dalam dokumen visual), tercatat lebih dari 592.607 hektare kawasan hutan dikuasai oleh 15 perusahaan, dengan kegiatan utama berupa:

• Penebangan kayu alam (HPH)

• Hutan Tanaman Industri (HTI)

• Usaha peternakan

Sementara itu, foto udara terbaru menunjukkan pembukaan lahan ekstrem hingga mendekati kawasan permukiman warga, yang berpotensi kuat berkontribusi pada bencana ekologis, seperti:

• Banjir bandang

• Longsor

• Hilangnya fungsi daerah tangkapan air

• Kerusakan ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat lokal

---

DAFTAR PERUSAHAAN PEMEGANG KONSESI (BERDASARKAN DATA TERBUKA)

No	Nama Perusahaan	Luas Konsesi (Ha)	Kegiatan
1	PT Multi Sibolga Timber	28.094,50	Penebangan kayu alam
2	PT Barumun Raya Padang Langkat	14.812,83	Penebangan kayu alam
3	PT Teluk Nauli	83.293,51	Penebangan kayu alam
4	PT Gunung Raya Timber Utama	106.975,47	Penebangan kayu alam
5	PT Tanaman Industri Lestari Simalungun	2.740,90	HTI
6	PT Sinar Belantara Indah	4.716,52	Penebangan kayu alam
7	PT Hutan Barumun Perkasa	12.253,92	Penebangan kayu alam
8	PT Putra Lika Perkasa	9.980,91	HTI
9	PT Sumatera Silva Lestari	1.081,80	HTI
10	PT Sumatera Silva Lestari	31.734,59	HTI
11	PT Toba Pulp Lestari Tbk	168.041,56	HTI
12	PT Anugerah Rimba Makmur	49.412,23	Penebangan kayu alam
13	PT Ultra Sumatera Dairi Farm	71,03	Peternakan
14	PT Sumatera Riang Lestari	67.124,28	HTI
15	PT Pane Lika Sejahtera	12.273,01	HTI

Total luas konsesi: 592.607,04 Ha

---

PERTANYAAN KRITIS UNTUK APARAT & PEMERINTAH

Rilis ini tidak menyimpulkan kesalahan, namun mendesak penyelidikan menyeluruh atas hal-hal berikut:

1. Apakah seluruh izin usaha dan konsesi telah sesuai AMDAL dan daya dukung lingkungan?

2. Apakah pembukaan lahan dilakukan sesuai batas izin atau terjadi pelanggaran?

3. Apakah terdapat pembiaran oleh oknum pejabat pengawas?

4. Apakah ada konflik kepentingan, bekingan, atau praktik korupsi dalam penerbitan izin?

5. Apakah negara dirugikan akibat kerusakan lingkungan dan bencana yang ditimbulkan?

---

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM (UNTUK DITELUSURI APARAT)

Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, maka dapat merujuk pada:

• UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)

  • Pasal 2 & 3: Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

• UU Kehutanan & peraturan turunannya

• Tindak pidana korporasi (strict liability) bila terbukti menimbulkan bencana

---

TUNTUTAN PUBLIK

Masyarakat sipil mendesak:

1. Audit total seluruh izin HPH, HTI, dan HGU di Sumatera Utara

2. Pemeriksaan pejabat pemberi & pengawas izin

3. Penghentian sementara aktivitas di wilayah rawan bencana

4. Pemulihan lingkungan dan ganti rugi kepada warga terdampak

5. Keterbukaan data kantor pusat & pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan.

( TIM)