Foto Tampak Ruang Jamuan tamu Kantor Kakanwil Kemenhaj Sumut Zulkifli Sitorus di lingkungan Asrama Haji Medan. (Ahmed) Selasa (30/6/2026)MEDAN, (radarpolitik.online) – Dugaan adanya perlakuan yang tidak merata terhadap wartawan peliput di Asrama Haji Medan (Ahmed) Jalan Jenderal A.H. Nasution No. 10, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berujung polemik. Persoalan tersebut disebut telah muncul sejak penutupan pemberangkatan jemaah haji Kloter 17 dan kembali mencuat pada penutupan rangkaian pemulangan jemaah haji Tahun 2026.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah wartawan, pada penutupan pemberangkatan jemaah haji Kloter 17, sebagian wartawan mengaku menerima uang apresiasi sebesar Rp100.000, sementara sebagian wartawan lainnya yang juga melakukan peliputan mengaku tidak menerima. Adapun pada penutupan rangkaian pemulangan jemaah haji, sebagian wartawan mengaku menerima uang apresiasi sebesar Rp150.000, sebagian lainnya Rp100.000, sedangkan wartawan lain yang juga terdaftar sebagai peliput di Asrama Haji Medan mengaku tidak menerima sama sekali.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan wartawan mengenai mekanisme dan dasar pemberian uang apresiasi.
"Kalau memang bentuk apresiasi, seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai menimbulkan kesan ada wartawan yang diistimewakan dan ada yang diabaikan," ujar salah seorang wartawan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Untuk memperoleh penjelasan resmi, sejumlah wartawan yang mengaku tidak menerima uang apresiasi mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara pada Selasa siang (30/6/2026) guna meminta klarifikasi kepada Kepala Kanwil, Dr. Zulkifli Sitorus, M.A., mengenai mekanisme, dasar pemberian, kriteria penerima, serta perbedaan nominal uang apresiasi yang diberikan kepada wartawan peliput kegiatan haji.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Seorang staf menyampaikan bahwa Kepala Kanwil sedang mengikuti rapat sehingga belum dapat menerima tamu.
"Bapak sedang rapat, tidak bisa diganggu, Bang," ujar staf tersebut.
Sejumlah wartawan juga mengaku menunggu sekitar tiga jam untuk bertemu dengan Kepala Subbagian Humas, Suci Ramadhani, namun tidak berhasil. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan singkat kepada Zulkifli Sitorus dan Suci Ramadhani hingga berita ini diterbitkan juga belum memperoleh tanggapan.
Menurut keterangan sejumlah wartawan, Suci Ramadhani sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran pemberian uang transportasi kepada wartawan terbatas.
"Bang, jangan cerita ke mana-mana ya, karena dananya terbatas. Jangan bilang-bilang sama kawan-kawan yang lain. Kami tidak sanggup mengakomodasi seluruh rekan media yang terdaftar meliput kegiatan haji," demikian pernyataan yang dikutip sejumlah wartawan".
Sebelumnya Pada penutupan pemberangkatan jemaah haji di Kloter 17, tepatnya pada 12 Mei 2026, salah seorang wartawan mengaku telah mengonfirmasi melalui pesan singkat (SMS) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Zulkifli Sitorus, M.A., terkait perbedaan pemberian uang apresiasi kepada wartawan.
Dalam pesan tersebut, wartawan menyampaikan, "Saya yang Abang berikan, sementara kawan-kawan yang lain tidak Abang berikan. Saya jadi tidak enak menerimanya, Bang. Ini namanya tidak adil."
Menanggapi pesan tersebut, Zulkifli Sitorus menjawab, "Insya Allah yang lain nanti pasca pemulangan," yang dipahami wartawan sebagai komitmen untuk memberikan uang apresiasi setelah rangkaian pemulangan jemaah haji.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang kembali dipertanyakan wartawan kepada pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, mengingat sebagian sejumlah wartawan mengaku hingga berakhirnya rangkaian pemulangan jemaah haji masih belum menerima uang apresiasi sebagaimana yang disebutkan dalam balasan pesan tersebut.
Sejumlah wartawan berharap Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pemberian uang apresiasi tersebut agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang tidak setara di kalangan insan pers.
Di sisi lain, Wamen Haji dan Umroh Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E., dalam Pidatonya di berbagai kesempatan kerap menekankan pentingnya kolaborasi, keterbukaan, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan Online, dalam mendukung kegiatan Kementerian haji dan Umroh, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Zulkifli Sitorus, M.A., belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Tim/Red)
