masukkan script iklan disini
MBG Proyek Siapa? Libur Sekolah Jalan Terus, Dugaan Jatah Kelompok Politik Menguat
Nasional— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai kebijakan pro-rakyat kini mulai menuai pertanyaan serius dari publik. Bukan hanya soal efektivitas saat libur sekolah, tetapi juga mengenai **siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari proyek raksasa ini.
Di tengah sekolah-sekolah yang kosong karena liburan, program MBG justru terus berjalan tanpa jeda. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan luas:
Apakah MBG masih program pemenuhan gizi, atau telah berubah menjadi proyek pembagian jatah bagi kelompok tertentu?
Libur Sekolah, Tapi Proyek Tetap Jalan
Secara logika, libur sekolah seharusnya menjadi momentum evaluasi dan jeda distribusi. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya:
anggaran tetap mengalir, dapur tetap beroperasi, dan yayasan tetap menerima pencairan dana.
Pertanyaannya sederhana:
* Jika siswa tidak hadir di sekolah, ke mana aliran makanan dan anggaran itu diarahkan?
* Siapa yang memastikan distribusi benar-benar sampai ke sasaran?
Dugaan Pembagian Jatah Politik
Di berbagai daerah, muncul dugaan kuat bahwa pelaksanaan MBG **didominasi oleh yayasan-yayasan tertentu** yang:
* Rata-rata **baru berdiri 1–2 tahun**
* Minim rekam jejak di bidang gizi atau sosial
* Diduga **harus memiliki afiliasi atau kedekatan dengan partai penguasa**
Nama-nama kelompok yang sering disebut publik—baik secara simbolik maupun nyata—adalah:
**kelompok “coklat”, “kuning”, pendukung partai, hingga lingkaran pejabat dan elite lokal.**
Jika dugaan ini benar, maka MBG bukan lagi program sosial, melainkan **proyek politik terselubung** yang menggunakan anggaran negara sebagai alat konsolidasi kekuasaan.
### **Yayasan Baru, Dana Lama**
Fakta bahwa banyak yayasan pemenang MBG:
* Baru berdiri setahun
* Tidak memiliki pengalaman pengelolaan dapur massal
* Mendadak mendapat proyek bernilai miliaran rupiah
menjadi sinyal bahaya serius dalam tata kelola anggaran negara.
Publik berhak bertanya:
**mengapa bukan lembaga yang telah berpengalaman, koperasi rakyat, atau UMKM lokal yang diberdayakan?**
### **UMKM Terpinggirkan**
Ironisnya, di saat proyek MBG berjalan besar-besaran:
* **UMKM katering lokal justru melemah**
* Pedagang kecil kehilangan pasar
* Rantai ekonomi lokal tidak bergerak
Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat, MBG justru berpotensi menciptakan **kartel yayasan** yang menguasai proyek secara terpusat dan eksklusif.
### **Program Sosial atau Mesin Politik?**
Keputusan untuk tetap menjalankan MBG saat libur sekolah semakin memperkuat persepsi publik bahwa:
* Program ini dipaksakan demi **penyerapan anggaran**
* Demi **menjaga aliran dana ke kelompok tertentu**
* Bukan semata demi kepentingan gizi anak
Jika MBG benar-benar murni program sosial, **mengapa tidak transparan?**
Jika benar demi rakyat, **mengapa tidak fleksibel dan adaptif?**
### **Tuntutan Publik**
Masyarakat sipil mulai menyuarakan tuntutan:
1. **Audit terbuka** terhadap seluruh yayasan penerima MBG
2. **Penghentian sementara MBG saat libur sekolah**
3. **Keterlibatan UMKM dan koperasi lokal secara nyata**
4. **Transparansi afiliasi politik penyelenggara MBG**
Tanpa langkah-langkah ini, MBG berisiko dikenang bukan sebagai program gizi, melainkan sebagai **contoh bagaimana kebijakan sosial dibajak oleh kepentingan politik dan elite**.
### **Catatan Penutup**
Negara tidak boleh membiarkan program bernama “bergizi” justru menjadi racun bagi demokrasi dan ekonomi rakyat.
MBG harus dikembalikan ke tujuan awalnya: **anak-anak Indonesia, bukan kepentingan partai atau pejabat.**
Karena jika proyek terus berjalan saat sekolah libur, UMKM mati, yayasan dadakan kaya, dan publik dibiarkan bertanya-tanya, maka satu hal menjadi jelas:
**Ini bukan sekadar soal makan. Ini soal keadilan.**
---
Jika Anda ingin, saya bisa:
* Menyederhanakan jadi **rilis pers 1 halaman**
* Membuat **versi laporan investigatif**
* Menyusun **narasi advokasi untuk DPR/BPK/KPK**
* Mengubah ke **versi viral media sosial**
