masukkan script iklan disini
Banjir Aceh Lebih Parah dari Tsunami! 27 Kecamatan Lumpuh, Pemkab Angkat Tangan dan Surati Prabowo
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Utara sejak akhir November membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara akhirnya mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Pemkab menyatakan tidak sanggup menangani bencana yang merusak puluhan kecamatan dan ratusan desa. Skala bencana disebut telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi pemerintah pusat secara langsung.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menggambarkan betapa masifnya kerusakan akibat banjir kali ini. Ia menyebut bahwa dampaknya bahkan melebihi tsunami yang melanda Aceh pada 2004 silam.
“Daya rusaknya lebih parah dari tsunami,” kata Ismail, menegaskan kondisi kritis di wilayahnya.
Pernyataan itu bukan sekadar perbandingan emosional. Banjir tahun ini merendam 27 kecamatan dan 852 gampong, mencakup wilayah pesisir hingga pedalaman. Air bah menghancurkan rumah-rumah warga, jembatan, jalan utama, fasilitas publik, area persawahan, hingga saluran irigasi. Banyak titik longsor membuat wilayah terisolasi total, sulit dijangkau oleh petugas.
Pemkab Aceh Utara Angkat Tangan, Minta Bantuan Darurat
Dalam surat kepada Presiden Prabowo, Pemkab menyampaikan bahwa mereka sudah tidak mampu menanggulangi bencana besar ini. Kapasitas personel terbatas, alat berat minim, anggaran darurat tidak mencukupi, sementara skala kerusakan semakin meluas setiap hari.
Wilayah yang terdampak paling parah berada di dataran rendah dan daerah aliran sungai yang meluap akibat curah hujan ekstrem berhari-hari. Selain itu, longsor besar di berbagai titik menyebabkan jalan utama terputus dan kendaraan tidak dapat melintas.
Banyak desa terisolasi hingga berhari-hari, membuat bantuan logistik, medis, dan air bersih sulit didistribusikan. Sebagian pengungsi terpaksa tinggal di tempat seadanya sambil menunggu bantuan yang masih tersendat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi laporan para kepala daerah di Aceh setelah tiga bupati menyatakan kesulitan menangani bencana. Menurut Tito, pernyataan tersebut bukan bentuk menyerah total, tetapi lebih kepada sinyal bahwa anggaran daerah sangat terbatas dan tidak sebanding dengan besarnya skala bencana.
Tito memastikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, mulai dari dana, tenaga, hingga koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya yang turut terdampak longsor dan banjir.
Warga Terisolasi, Infrastruktur Hancur, dan Bantuan Terhambat
Banjir yang melanda Aceh Utara tidak hanya merendam pemukiman, tetapi juga menghancurkan infrastruktur vital. Beberapa jembatan penghubung desa putus, tanggul jebol, dan jalan lintas kabupaten tertimbun longsoran tanah. Kondisi ini menyebabkan ribuan warga terjebak tanpa akses keluar.
Daerah yang terisolasi membuat tim evakuasi harus mencari jalur alternatif. Sejumlah titik hanya bisa dijangkau menggunakan perahu karet atau kendaraan tinggi. Pemerintah desa mengaku kewalahan menjaga kebutuhan warga karena bantuan beras, selimut, obat-obatan, hingga air bersih belum bisa masuk secara teratur.
Melalui surat yang dikirim ke Presiden Prabowo, Pemkab Aceh Utara berharap pemerintah pusat segera menurunkan bantuan darurat berskala besar, termasuk alat berat tambahan, perahu evakuasi, helikopter untuk penyaluran logistik ke desa terisolasi, hingga pendirian dapur umum dan posko kesehatan.
Surat tersebut juga menjadi sinyal bahwa bencana yang terjadi di Aceh saat ini bukanlah kejadian biasa. Besarnya kerusakan, banyaknya wilayah terdampak, serta tingginya jumlah warga yang harus dievakuasi membuat Pemkab menilai bahwa situasinya hanya dapat ditangani melalui dukungan penuh pemerintah pusat.
