AMSUB Deklarasikan Gerakan Mahasiswa, Tegaskan Enam Tuntutan Rakyat di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Teks Keterangan foto: Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) menggelar diskusi publik dan deklarasi di Aula Nusantara, Kantor Kesbangpol Sumut, Medan, Selasa (20/10/2026), sekaligus menegaskan enam tuntutan rakyat dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi mahasiswa untuk memperkuat persatuan dan mengawal kebijakan pemerintah demi kepentingan masyarakat.MEDAN – Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) menggelar diskusi publik dan deklarasi gerakan di Aula Nusantara, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat persatuan gerakan mahasiswa sekaligus menegaskan enam tuntutan terkait kebijakan pemerintah dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aktivasi ulang AMSUB tidak sekadar menjadi pembentukan wadah organisasi, tetapi diarahkan sebagai ruang bersama bagi berbagai elemen mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan publik, dan mengawal kepentingan masyarakat.
Koordinator AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, menegaskan bahwa aliansi tersebut dibangun untuk menghubungkan berbagai gerakan mahasiswa di Sumatera Utara tanpa menghilangkan karakter dan independensi masing-masing organisasi.
“Aliansi ini diaktivasi ulang bukan untuk menambah catatan organisasi mahasiswa, tetapi untuk mewadahi seluruh gerakan-gerakan mahasiswa. Kami ingin AMSUB menjadi ruang bersama yang mampu menghubungkan berbagai gerakan mahasiswa di Sumatera Utara, sehingga aspirasi dan perjuangan yang selama ini berjalan dapat saling menguatkan,” ujar Bukhori.
Menurutnya, persatuan gerakan mahasiswa diperlukan agar berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat dikaji dan diperjuangkan secara lebih terarah. Karena itu, AMSUB berupaya membangun komunikasi, memperkuat konsolidasi, serta mendorong langkah perjuangan yang konkret dan bertanggung jawab.
Berkaca pada Peristiwa Agustus 2025
Bukhori menjelaskan, gagasan aktivasi ulang AMSUB tidak terlepas dari pengalaman dan dinamika gerakan mahasiswa pada peristiwa Agustus 2025. Pengalaman tersebut menjadi salah satu landasan untuk membangun ruang konsolidasi yang mampu mempertemukan berbagai elemen mahasiswa di Sumatera Utara.
“Alumni peristiwa Agustus 2025 menggagas Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu sebagai ruang untuk mempertemukan dan menghubungkan gerakan-gerakan mahasiswa. Komitmen kami tetap menjalankan aksi-aksi yang konkret, dengan tetap berpegang pada nilai moral dan etika dalam setiap langkah perjuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan AMSUB tidak hanya ditujukan untuk merespons momentum tertentu, tetapi juga membangun kesinambungan gerakan melalui kajian, diskusi, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
Enam Tuntutan Jadi Agenda Kritis AMSUB
Dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, AMSUB menyampaikan enam tuntutan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga negara terkait.
Pertama, evaluasi penanganan bencana. AMSUB menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat terdampak, percepatan pemulihan, transparansi penyaluran bantuan, serta pertanggungjawaban pihak berwenang dalam penanganan bencana.
Kedua, transparansi persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. AMSUB mendorong keterbukaan informasi mengenai dokumen persyaratan pendidikan melalui mekanisme yang sah, sesuai ketentuan hukum dan kewenangan lembaga terkait.
Ketiga, penyaluran aspirasi melalui mekanisme konstitusional. AMSUB mendorong DPR RI menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai fungsi, kewenangan, dan prosedur hukum yang berlaku.
Keempat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah didorong memperkuat pencegahan, pemadaman, perlindungan masyarakat, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Kelima, evaluasi prioritas anggaran negara. AMSUB menyoroti perlunya evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), agar alokasi anggaran tetap memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana.
Keenam, efisiensi anggaran yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah didorong mencegah pemborosan belanja negara, memperkuat transparansi, dan memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keenam tuntutan tersebut menjadi agenda kritis AMSUB dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Aliansi mahasiswa ini menekankan bahwa setiap tuntutan harus diikuti pengawalan yang konsisten agar aspirasi tidak berhenti pada deklarasi atau pernyataan sikap.
Diskusi Publik Perkuat Substansi Gerakan
Diskusi publik yang digelar bersamaan dengan deklarasi menjadi ruang pertukaran gagasan untuk mempertajam analisis terhadap persoalan kebangsaan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.
AMSUB memandang bahwa sikap kritis mahasiswa perlu disertai argumentasi yang kuat, data yang dapat diuji, serta penyampaian aspirasi secara terbuka. Dengan pendekatan tersebut, gerakan mahasiswa diharapkan tidak hanya berorientasi pada mobilisasi massa, tetapi juga mampu mendorong dialog dan pertanggungjawaban dari lembaga yang berwenang.
Perubahan pendekatan dari rencana aksi unjuk rasa menuju diskusi publik, sebagaimana dijelaskan dalam agenda kegiatan, tidak dimaknai sebagai penghentian gerakan. Konsolidasi gagasan justru menjadi bagian dari upaya memperkuat substansi tuntutan sebelum dikawal melalui langkah-langkah yang relevan.
Deklarasi Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Melalui deklarasi tersebut, AMSUB menegaskan komitmennya untuk membangun gerakan mahasiswa yang solid, independen, dan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Bukhori menilai kekuatan mahasiswa tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya jumlah massa, tetapi juga oleh integritas, solidaritas, kualitas argumentasi, serta keberanian mengawasi kebijakan publik secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, tantangan AMSUB setelah deklarasi adalah membuktikan komitmen tersebut melalui agenda kerja yang terukur, pengawalan enam tuntutan, dan komunikasi berkelanjutan dengan lembaga terkait.
Pada akhirnya, deklarasi ini menjadi awal bagi AMSUB untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial. Masyarakat tentu berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada seremoni, melainkan mampu mengawal aspirasi secara konsisten, objektif, dan berlandaskan hukum demi terwujudnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. (Tim)
